Kontak | Indonesia | English | Masuk

Beranda > Pinjaman > Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) > Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan TPAKD > Peran TPAKD dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro di Masa Pandemi

Share

PERAN TPAKD DALAM MENDUKUNG PELAKU USAHA MIKRO DI MASA PANDEMI

Penulis: Muhammad Rifqi Aufari

 Artikel ini bermula dari cerita Ibu Made, perempuan asal Bali yang merupakan seorang pelaku usaha mikro dan juga ibu dari satu orang anak. Pada kesehariannya, Ibu Made membuat jaja begina atau makanan ringan ala Bali yang diperuntukkan untuk ibadah di pura. Pada bulan September 2021, Ibu Made mendapatkan pinjaman ringan sebesar 5 juta Rupiah dari BPR Gianyar dengan bunga hanya sebesar empat persen. Program yang dinamakan Kredit Usaha Rakyat Daerah Gianyar Aman Sejahtera (KURDA GAS) ini merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan BPR Gianyar dalam penyediaan akses keuangan berupa pembiayaan murah bagi masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar mendata masyarakat prasejahtera yang dinilai layak dan membutuhkan pembiayaan. Ibu Made sendiri merupakan satu dari 1.093 warga yang masuk kategori tersebut dan dianggap layak oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mendapatkan pembiayaan. Setelah mendapatkan pembiayaan, usaha Ibu Made mengalami perkembangan dan sekarang sudah dapat membeli bahan baku seperti gula bali, ketan, tepung per karung serta menstok plastik dan minyak goreng. Sebelumnya, Ibu Made hanya mampu membeli bahan baku per kilogram saja.

 

Selain cerita Ibu Made di Gianyar, terdapat juga cerita menyentuh dari Ibu Nani, seorang pengusaha perempuan yang berjualan di kantin sekolah di Ciracas, Jakarta. Pandemi COVID-19 memaksa Ibu Nani untuk menutup kiosnya dan berjualan di rumah karena pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan. Untuk mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19 bagi pelaku usaha mikro seperti Ibu Nani, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program Jakpreneur, sebuah program pengembangan UMKM yang menyediakan fasilitas pelatihan, pendampingan usaha, bantuan promosi, hingga permodalan. Sebagai peserta Jakpreneur, Ibu Nani sangat antusias dan aktif mengikuti berbagai pelatihan. Dengan motivasi yang kuat untuk bangkit dari keterpurukan dan dengan pengalaman usaha yang pernah dilakukan ditambah dengan adanya pembelajaran dari program Jakpreneur, Ibu Nani dinilai layak untuk mendapatkan permodalan dari Bank DKI. Total pembiayaan yang diterima oleh Ibu Nani sebesar 70 juta Rupiah dengan rincian 20 juta Rupiah di tahun 2020 dan 50 juta Rupiah di tahun 2021. Melalui pinjaman tersebut, Ibu Nani dapat memulai kembali usahanya, dengan menyewa sebuah ruko kecil untuk menjual lontong dan kopi setiap pagi. Konsumen potensial yang disasar adalah pekerja pabrik di sekitar kiosnya. Ibu Nani juga berencana untuk membuka kembali kios di kantin sekolah apabila pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan di sekolahnya berjualan dahulu.

 

Cerita Ibu Made dan Ibu Nani tentunya dapat menjadi motivasi serta inspirasi bagi pelaku usaha mikro untuk selalu berpikir positif dan terus berusaha bangkit di masa pandemi sekarang ini. Menurut UNDP Indonesia (2020), 9 dari 10 UMKM di Indonesia mengalami penurunan permintaan produk, dan lebih dari 80 persen menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan profit. Meskipun demikian, kondisi ekonomi telah mengalami perbaikan, di mana terdapat 22% UMKM yang tadinya berhenti telah kembali beroperasi secara normal pada 2021. Namun, masih terdapat lebih dari 50% UMKM yang menjawab bahwa penjualannya mengalami penurunan dibandingkan kondisi 2020 (Mandiri Institute, 2021).

 

Adanya pola pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari Ibu Made dan Ibu Nani dapat terjadi antara lain dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, regulator dan Lembaga Jasa Keuangan di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD merupakan forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah. Pembentukan TPAKD menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan tingkat inklusi keuangan di perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83,60 persen dan 68,49 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Melalui TPAKD, berbagai inisiatif program kerja dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), business matching, KUR Klaster, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (K/PSP Pertanian).

 

Inisiatif tersebut kemudian diterjemahkan oleh pemerintah daerah menjadi program unggulan  guna mengakomodasi kebutuhan akses keuangan bagi masyarakat lokal secara cepat, murah dan mudah seperti generic model K/PMR yang diterjemahkan menjadi program KURDA GAS di Kabupaten Gianyar, Kredit Monas di DKI Jakarta, Kredit Mesra di Jawa Barat, Kredit Merdeka di Nusa Tenggara Timur, Kredit Mitra 25 di Jawa Tengah, Kredit Phinisi di Sulawesi Selatan dan Kredit Mikro Sumut Bermartabat di Sumatera Utara.

 

Selain memfasilitasi dukungan kebijakan dan regulasi terkait pembiayaan untuk pelaku usaha kecil dan mikro di daerah, TPAKD juga sebagai akselerator untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan sektor unggulan di suatu daerah, seperti pertanian atau peternakan. Berbagai program pendampingan dan pelatihan termasuk yang dilakukan oleh TPAKD bagi pengusaha perempuan, petani, dan nelayan.

 

Saat ini, TPAKD telah terbentuk di 34 provinsi dan 293 kabupaten/kota. TPAKD diharapkan menjadi forum kolaborasi terbaik antara pemerintah pusat, perbankan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya demi memajukan perekonomian daerah. Selain itu, berbagai inovasi program TPAKD diharapkan akan terus bermunculan di daerah-daerah. Sehingga, akan ada cerita lain seperti cerita Ibu Made dan Ibu Nani, para pengusaha perempuan hebat yang berhasil bertahan di masa pandemi di seluruh Indonesia.

 

Rating

Senang
0%
Puas
0%
Menginspirasi
0%
Tidak Peduli
0%

Daftar Perusahaan Fintech Lending Yang Berizin dan Terdaftar di OJK per 24 Mei 2021

Selengkapnya >>

v

Artikel Terpopuler

Apa yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit?
Baca selengkapnya >>
Yuk Kenali Usaha Gadai
Baca selengkapnya >>
Apa Saja yang Perlu Diketahui Pemegang Kartu Kredit?
Baca selengkapnya >>
Kredit Usaha Rakyat: Modal Usaha Didapat Perekonomian Jadi Sehat!
Baca selengkapnya >>
Ingin Penghasilan Tambahan atau Dapat Pinjaman? Fintech Bisa Jadi Pilihan
Baca selengkapnya >>

Artikel Terbaru

Peran TPAKD dalam Mendukung Pelaku Usaha Mikro di Masa Pandemi
Baca selengkapnya >>
Bagaimana Proses Penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Baca selengkapnya >>
DAFTAR PERUSAHAAN PERGADAIAN BERIZIN DAN/ATAU TERDAFTAR DI OJK PER JUNI 2021
Baca selengkapnya >>
Mendorong Penguatan Sektor Pertanian Melalui Penerbitan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian
Baca selengkapnya >>
KUR Super Mikro, Pahlawan Bagi Pekerja Terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga Produktif
Baca selengkapnya >>